Pasca banjir 2025. Hingga Oktober 2026, akibat dampak belum di perbaiki tanggul yang berada di dua desa tersebut sudah berulang pemukiman masyarakat mengalami banjir yang berulang, sehingga berdampak pada rusak nya sarana dan prasarana dan beban mental masyarakat
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan serius mengenai realisasi program rehabilitasi tanggul yang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026.
Jika anggaran sudah sudah ada dan sudah dianggarkan untuk segera di kerjakan dan kapan pekerjaan fisik yersebut akan dilaksanakan?, sementara waktu untuk tahun 2016 sudah di penghujung akhir tahun
Pertanyaan tersebut menjadi sorotan Direktur Eksekutif Rumah Bahari, Azhar Kasim, yang mempertanyakan lambannya realisasi perbaikan tanggul di kawasan Teluk Aru, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Lepan.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus dibayangi kekhawatiran akibat kondisi tanggul sungai yang membutuhkan penanganan. Apalagi, persoalan ini menyangkut keselamatan warga, perlindungan permukiman, serta potensi kerugian ekonomi apabila tanggul mengalami kerusakan atau tidak mampu menahan debit air sungai.
Tiga Paket Rehabilitasi Tanggul, Total Anggaran Rp968 Juta
Berdasarkan informasi anggaran yang disampaikan, terdapat tiga paket kegiatan rehabilitasi tanggul di Kecamatan Sei Lepan yang tercantum dalam R-APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026 dan disebut dapat ditelusuri melalui situs LPSE Kabupaten Langkat.
Ketiga paket tersebut meliputi:
•Rehabilitasi Tanggul Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan dengan nilai anggaran sebesar Rp290.453.400.
•Rehabilitasi Tanggul Sungai Dusun II Aras Mesin, Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan dengan nilai anggaran sebesar Rp387.271.200.
•Rehabilitasi Tanggul Desa Lama, Kecamatan Sei Lepan dengan nilai anggaran sebesar Rp290.453.400.
Jika ketiga nilai tersebut dijumlahkan, total anggaran yang tercantum mencapai Rp968.178.000 atau sekitar Rp968,17 juta.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tahapan pelaksanaan pekerjaan, mulai dari proses pengadaan, penetapan penyedia, jadwal pengerjaan, hingga target penyelesaian di lapangan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pencantuman paket dalam R-APBD maupun informasi pada LPSE tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa anggaran telah dicairkan atau pekerjaan sudah siap dilaksanakan. Status anggaran, proses pengadaan, serta kondisi pelaksanaan fisik perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Masyarakat Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Anggaran di Atas Kertas, apalagi ibu PLT Bupati Langkat, melalui unggahan yang di publikasikan dinas koinfom Langkat sudah mengingatkan dan menegaskan kepada Dinas terkait untuk segera merealisasikan program Pemkab Langkat yang bersentuhan langsung kepada kepentingan masyarakat
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai, keberadaan tanggul bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur. Tanggul merupakan bagian penting dari upaya perlindungan terhadap permukiman dan aktivitas kehidupan sehari-hari.
Karena itu, keterlambatan penanganan tanggul tidak semestinya dipandang sebagai persoalan administratif semata. Pemerintah daerah perlu memberikan kepastian mengenai kapan pekerjaan dimulai, bagaimana progresnya, dan kapan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Azhar Kasim selaku Direktur Eksekutif Rumah Bahari menyoroti persoalan tersebut karena warga membutuhkan kejelasan atas rencana perbaikan yang telah tercantum dalam dokumen anggaran.
Apabila kegiatan tersebut memang telah masuk dalam perencanaan Tahun Anggaran 2026, Dinas PUTR Kabupaten Langkat perlu menjelaskan secara terbuka tahapan yang telah berjalan dan kendala yang menyebabkan pekerjaan belum terealisasi, apabila memang belum dimulai.
Transparansi ini penting agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai nasib tanggul di wilayah mereka sendiri.
Dinas PUTR Langkat Perlu Buka Informasi Progres Pekerjaan
Sorotan terhadap rehabilitasi tanggul ini sekaligus menjadi momentum bagi Dinas PUTR Kabupaten Langkat untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik.
Setidaknya, ada beberapa pertanyaan yang patut dijawab oleh instansi terkait:
Apakah ketiga paket rehabilitasi tanggul tersebut telah memasuki proses pengadaan?
Apakah penyedia jasa sudah ditetapkan untuk masing-masing paket?
Kapan pekerjaan fisik dijadwalkan mulai dilaksanakan?
Apa kendala yang dihadapi apabila pekerjaan belum dimulai?
Kapan target penyelesaian masing-masing paket agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berlanjut ke tahap pelaksanaan dan tidak berhenti pada pencantuman anggaran semata.
Selain itu, apabila terdapat perubahan nilai, jadwal, atau status paket pekerjaan, informasi tersebut juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Jangan Tunggu Masyarakat Kembali Menjadi Korban
Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas PUTR perlu menjadikan persoalan tanggul di Kecamatan Sei Lepan sebagai perhatian serius, terutama pada titik-titik yang berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dinilai membutuhkan penanganan segera.
Masyarakat tidak cukup hanya diberikan informasi bahwa rehabilitasi telah direncanakan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, berdasarkan prioritas teknis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan, melainkan sejauh mana program tersebut diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih cepat lebih bagus, agar masyarakat yang berada di lokasi tersebut tidak dihantui ketakun apabila hujan turun.
Posting Komentar untuk "Banjir Berulang, Tanggul Belum Diperbaiki: Masyarakat Sei Lepan Menanti Kepastian Pemkab Langkat "