LANGKAT – Upaya memperkuat sinergi antara dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pembangunan daerah terus dilakukan. Salah satunya melalui Rapat Teknis Pembahasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Kabupaten Langkat, yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Jumat (21/8/2026).
Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas, sinkronisasi, serta penyelarasan program CSR perusahaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2025–2029.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Forum CSR Kabupaten Langkat, Pujianto, SE, kemudian dilanjutkan dengan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP., serta pemaparan dari Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Langkat, Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP.
Dalam pembahasan, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, lembaga keuangan, akademisi, organisasi profesi dan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu poin penting. Program CSR diharapkan tidak hanya berjalan sebagai kegiatan sosial perusahaan, tetapi dapat diarahkan agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Langkat.
Kehadiran berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan bahwa penguatan CSR membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sejumlah unsur Pemkab Langkat yang hadir antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Bappeda Litbang, Dinas PUTR, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.
Selain unsur pemerintah, rapat juga melibatkan berbagai pihak dari dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Di antaranya Ketua Kadin Langkat, PT Semar Kosong Wolu, PT Sejahtera Mandiri Sawita, Bank BRI, CV Vinta Makmur, RSU Eshmun Stabat, PT RAP, akademisi/peneliti CSR dari Unimed, Rektor Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Sekretaris KONI Langkat, PT Langkat Nusantara Kepong, PT Mulia Tani Jaya, PT Primacoco Indonusa, PT UKINDO, PT London Sumatera, PT Fajar Agro Sawita, Komisaris PT Rumah Sakit Bidadari Group, PT Langkat Setia Negeri (BUMD), PT Sinergi Gula Nusantara, PTPN IV Regional II, PTPN I Regional I, PT Tirta Investama, Bank Sumut, Bank Mandiri, Bank Sumut Syariah, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank BSI, Bank Central Asia, Bank Danamon, hingga PT Buana Estate.
Banyaknya unsur yang terlibat mencerminkan besarnya potensi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan Kabupaten Langkat.
Forum CSR Kabupaten Langkat diharapkan dapat menjadi jembatan strategis dalam menghubungkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kontribusi dunia usaha. Dengan koordinasi yang lebih terarah, program CSR diharapkan mampu menyentuh sektor-sektor prioritas, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, hingga penguatan kesejahteraan sosial.
Ketua Forum CSR Kabupaten Langkat, Pujianto, SE, dalam forum tersebut menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Menurutnya, CSR akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Sinergi menjadi kunci agar program CSR yang dilaksanakan perusahaan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” ujar Pujianto.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., menegaskan pentingnya menyelaraskan berbagai program CSR dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Melalui forum tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih program, sementara potensi perusahaan dapat diarahkan untuk membantu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Langkat.
Rapat teknis ini sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun pola kerja sama yang lebih terstruktur. Dengan keterlibatan banyak perusahaan dan lembaga, CSR diharapkan tidak lagi dipandang sebatas kewajiban sosial, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang memberikan manfaat jangka panjang.
Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan Langkat yang lebih terarah, inklusif dan berkelanjutan.(TP)
Posting Komentar untuk "Forum CSR & Pemkab Langkat Dorong Sinergi Program Perusahaan Selaras dengan RPJMD 2025–2029"